Partai Persatuan Pembagunan (PPP)
didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai
Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi),
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi
simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan
kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri
sebagai “Rumah Besar Umat Islam.”
PPP didirikan oleh lima deklarator
yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang
ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR.
Para deklarator itu adalah;
* KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
* H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
* Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
* Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
* Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.
PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitemen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 2011 bahwa: “Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wata’ala.”
Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978. Selain jabatan Ketua Umum pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari KH.Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs.H.Th.M.Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden.
Ketua Umum DPP PPP yang kedua adalah H. Jailani Naro, SH. Dia menjabat dua periode. Pertama tahun 1978 ketika H.Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam Muktamar I itu Naro terpilih lagi menjadi Ketua Umum DPP PPP.
Ketua Umum DPP PPP yang ketiga adalah H. Ismail Hasan Metareum, SH, yang menjabat sejak terpilih dalam Muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar III tahun 1994.
Ketua Umum DPP PPP yang keempat adalah H. Hamzah Haz yang terpilih dalam Muktamar IV tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar V tahun 2003. Hasil Muktamar V tahun 2003 juga menetapkan jabatan Wakil Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat DPP PPP, yang dipercayakan muktamar kepada mantan Sekjen DPP PPP, H. Alimawarwan Hanan,SH.
Ketua Umum DPP PPP yang kelima adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 dengan Sekretaris Jenderal H. Irgan Chairul Mahfiz sedangkan Wakil Ketua Umum dipercayakan oleh muktamar kepada Drs. HA. Chozin Chumaidy. H. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi Ketua Umum untuk Masa Bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP 2011 di Bandung
PPP sudah mengikuti sebanyak enam kali sejak tahun 1977 sampai pemilu dipercepat tahun 1999 dengan hasil yang fluktuatif, turun naik.
* KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
* H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
* Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
* Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
* Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.
PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitemen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 2011 bahwa: “Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wata’ala.”
Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978. Selain jabatan Ketua Umum pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari KH.Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs.H.Th.M.Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden.
Ketua Umum DPP PPP yang kedua adalah H. Jailani Naro, SH. Dia menjabat dua periode. Pertama tahun 1978 ketika H.Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam Muktamar I itu Naro terpilih lagi menjadi Ketua Umum DPP PPP.
Ketua Umum DPP PPP yang ketiga adalah H. Ismail Hasan Metareum, SH, yang menjabat sejak terpilih dalam Muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar III tahun 1994.
Ketua Umum DPP PPP yang keempat adalah H. Hamzah Haz yang terpilih dalam Muktamar IV tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar V tahun 2003. Hasil Muktamar V tahun 2003 juga menetapkan jabatan Wakil Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat DPP PPP, yang dipercayakan muktamar kepada mantan Sekjen DPP PPP, H. Alimawarwan Hanan,SH.
Ketua Umum DPP PPP yang kelima adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 dengan Sekretaris Jenderal H. Irgan Chairul Mahfiz sedangkan Wakil Ketua Umum dipercayakan oleh muktamar kepada Drs. HA. Chozin Chumaidy. H. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi Ketua Umum untuk Masa Bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP 2011 di Bandung
PPP sudah mengikuti sebanyak enam kali sejak tahun 1977 sampai pemilu dipercepat tahun 1999 dengan hasil yang fluktuatif, turun naik.
1.Pada Pemilu 1977 PPP meraih 18.745.565 suara atau 29,29
persen). Sedangkan dari sisi perolehan kursi, PPP mendapatkan 99 kursi atau
27,12 persen dari 360 kursi yang diperebutkan.
2.Pada Pemilu 1982 PPP meraih 20.871.800 suara atau 27,78
persen. Dari perolehan kursi, PPP mendapatkan 94 kursi atau 26,11 persen dari
364 kursi yang diperebutkan.
3.Pada Pemilu 1987 PPP meraih 13.701.428 suara arau 15,97
persen. Sedangkan dari perolehan kursi, PPP meraih 61 kursi atau 15,25 persen
dari 400 kursi yang diperebutkan.
4.Pada Pemilu 1992 PPP meraih 16.624.647 suara atau 14,59
persen. Dari sisi perolehan kursi PPP meraih 62 kursi atau 15,50 persen dari
400 kursi yang diperebutkan.
5.Pada Pemilu 1997 PPP meraih 25.340.018 suara. Sedangkan
dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 89 kursi atau 20,94 persen dari 425 kursi
yang diperebutkan.
6.Pada Pemilu 1999 PPP meraih 11.329.905 suara atau 10,71
persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 58 kursi atau 12,55 persen dari
462 kursi yang diperebutkan.
7.Pada Pemilu 2004 PPP meraih 9.248.764 atau 8,14 persen.
Dari sisi perolehan kursi, PPP tetap meraih 58 kursi atau 10,54 persen dari 550
kursi yang diperebutkan.
8.Pada Pemilu 2009 PPP meraih 5,5 juta suara atau 32 persen.
Dari sisi perolehan kursi, PPP memperoleh 38 kursi dari 550 kursi yang
diperebutkan.
Daerah
yang memberikan konstribusi perolehan kursi atau sebaliknya tidak memberikan
konstribusi kursi bagi PPP adalah:
1.Pada Pemilu 1977, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau
84,62 persen dari 26 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP
adalah Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya.
2.Pada Pemilu 1982, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau
81,84 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP
adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian
Jaya, dan Timur Timur.
3.Pada Pemilu 1987, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau
81,84 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP
adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian
Jaya, dan Timur Timur.
4.Pada Pemilu 1992, PPP meraih kursi pada 18 provinsi atau
66,66 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi adalah
Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian
Jaya, dan Timor Timur.
5.Pada Pemilu 1997, PPP meraih kursi pada 18 provinsi atau
66,66 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP
adalah Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur,
Irian Jaya, dan Timor Timur.
6.Pada Pemilu dipercepat tahun 1999, PPP meraih kursi pada
24 provinsi atau 88,88 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak
menghasilkan kursi bagi PPP adalah Bali, Irian Jaya, dan Timur Timur.
7.Pada Pemilu 2004, PPP meraih kursi pada 23 provinsi atau
69.69 persen dari 33 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP
adalah Babel, Kepri, DIY, Bali, NTT, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara,
Irian Jaya Barat, dan Papua
Selama
Pemilu yang diselenggarakan pemerintahan otoriter Orde Baru, PPP selalu berada
dalam keadaan tertindas. Kader-kader PPP dengan segala alat kekuasaan Orde Baru
dipaksa meninggalkan partai, kalau tidak akan dianiaya. Kalau seniman, tokoh
PPP itu tidak akan bisa “manggung” di TVRI, satu-satu stasiun televisi yang
dikontrol Pemerintah. Hal ini dialami oleh H. Rhoma Irama, Bajuri yang kini
dikenal Mat Solar Sopir Bajaj, dan lain-lain. Selama masa Orde Baru banyak
kader-kader PPP terutama di daerah yang ditembak, dipukul, dan malah ada yang
dibunuh. Saksi-saksi PPP diancam, suara yang diberikan rakyat ke PPP
dimanipulasi untuk kemenangan Golkar, mesin politik Orde Baru. Jadi kalau ada
yang menyatakan PPP adalah bagian dari Orde Baru sangat tidak beralasan.
Namun
ada fakta yang terbantahkan bahwa dalam Pemilu 1999, 2004, dan 2009 suara PPP
selalu turun. Ini merupakan tantangan bagi kepengurusan PPP yang dihasilkan
dalam Muktamar VII/2011. Akankah dalam Pemilu 2014 nanti PPP akan Berjaya atau
sebaliknya akan punah? Pengurus PPP Masa Bakti 2011-2014, juga kader-kader di
era itu,akan memikul dosa sejarah yang tak akan termaafkan jika pada 2014 nanti
PPP terkubur.
Untuk
meraih kembali kejayaannya, PPP memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat
Islam.” Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP 2011-2015, Lukman Hakim Saifuddin,
sebagaimana dijelaskan dalam Rapat Pleno DPP PPP 2011-2015, 21-22 Oktober 2011
di Jakarta, setidak-tidaknya ada tiga pengertian dari “PPP sebagai Rumah Besar
Umat Islam”, yaitu:
Pertama, PPP merupakan tempat
kembalinya orang Islam, terutama untuk menyalurkan aspirasi dan
menindaklanjutinya. Sebagaimana kita maklumi, di era reformasi banyak eksponen
PPP yang pindah ke partai lain atau mendirikan partai baru. Selain itu, banyak
organisasi Islam yang merupakan pendiri atau pendukung PPP yang memberikan
dukungan kepada partai politik baru. Namun, di rumah baru itu banyak eksponen
PPP yang mengalami kekecewaan. Nah, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi
mereka yang telah meninggalkan PPP untuk kembali lagi berjuang bersama PPP
dalam menyalurkan aspirasi umat Islam serta menindaklanjutinya.
Kedua, PPP merupakan tempat bernaung
atau berlindung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana kita
maklumi, PPP merupakan partai yang paling gigih memperjuangkan aspirasi umat
Islam dari berbagai macam langkah-langkah berbagai kalangan yang merugikan umat
Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan sejak PPP berdiri sampai kini. Sebagai
kompensasi atas berdirinya PPP sebagai partai Islam, maka PPP meredam keinginan
sebagian umat Islam itu sendiri untuk mendirikan negara Islam atau mengganti
Pancasila dengan asas Islam, karena ternyata dalam negara Pancasila masih
dimungkinkan berdirinya partai Islam yang mempunyai kebebasan memperjuangkan
aspirasi umat Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena
itu, keberadaan PPP dalam konteks NKRI sangat penting.
Ketiga, PPP merupakan tempat untuk
menyatukan aspirasi umat Islam dan menindaklanjutinya, sehingga aspirasi umat
Islam dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dilihat dari sisi Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, pernyataan “PPP sebagai rumah besar umat
Islam” merupakan penegasan bahwa PPP merupakan hasil fusi atau gabungan dari
beberapa partai politik Islam melalui sebuah deklarasi bersama pada 5 Januari
1973 (Miladiyah) bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa’dah 1392 (Hijriyah). Jadi,
kekuatan utama PPP terletak pada kemampuannya untuk membangun dan menggalang
kebersamaan di antara partai politik Islam yang melakukan fusi dalam PPP.
Banyak yang berpandangan bahwa PPP
hanya didirikan oleh 4 partai politik saja, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU),
Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII),
dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Pandangan itu secara de
jure dan de facto salah besar. Secara de jure, AD/ART PPP
tidak pernah menyebut keempat partai Islam itu sebagai pendiri PPP. AD/ART
hanya menyebut bahwa PPP merupakan hasil fusi dari empat partai politik[1].
Ini berarti paratokoh yang merumuskan Mukaddimah AD/ART itu yang sejak dulu
sampai kini tidak pernah diubah secara substansial menyadari bahwa selain empat
partai politik yang berfusi itu, masih ada organisasi Islam yang menjadi
pendukung dari keempat partai politik itu yang harus dimasukkan sebagai pendiri
PPP.
Masih secara de jure, Khitthah
dan Program Perjuangan PPP juga tidak pernah menyebut keempat partai Islam itu
sebagai pendiri PPP, melainkan menyebutnya sebagai pihak yang mendeklarasikan
PPP[2].
Deklarasi berasal dari kata declare yang berarti mengumumkan,
menjelaskan, menyatakan, atau melaporkan. Ini berarti Khitthah dan
Program Perjuangan PPP juga menegaskan bahwa pendiri PPP tidak hanya terbatas
pada deklarator saja, melainkan di balik itu masih ada organisasi Islam yang
turut mendukung dekralasi itu, sehingga deklarasi itu bisa terlaksana dengan
baik.
Masih secara de jure juga,
Keputusan Presiden No. 70 Tahun 1968 yang mengesahkan pendirian Parmusi juga
menegaskan bahwa pendiri partai politik ini adalah 16 organisasi Islam yaitu
Muhamamdiyah, Jami’atul Washliyah, Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO),
Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Wathan, Mathla’ul Anwar, Serikat Nelayan
Islam Indonesia (SNII), Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM), Persatuan Umat
Islam (PUI), Al-Ittihadiyah, Persatuan Organisasi Buruh Islam se Indonesia
(PORBISI), Persatuan Guru Agama Islam Republik Indonesia (PGAIRI), Himpunan
Seni Budaya Islam (HSBI), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Al-Irsyad
Al-Islamiyah dan Wanita Islam. Setelah Parmusi bergabung dengan PPP, maka
pendiri Parmusi secara otomatis juga merupakan pendiri PPP.
Hanya saja karena sebagian besar
organisasi Islam pendiri Parmusi itu lebih mengonsentrasikan diri pada kegiatan
sosial kemasyarakatan, sementara AD/ART dan Khitthah Program Perjuangan
PPP berbicara dalam konteks politik, maka wajar jika yang dinyatakan secara
eksplisit hanya partai Islam yang telah diakui sebagai partai politik, yaitu
Partai NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti.
Ringkasnya, secara de jure
deklator PPP adalah 4 partai politik. Namun pendiri PPP adalah hampir seluruh
organisasi Islam yang ada di Indonesia, terutama NU dan Muhammadiyah.
Selain itu secara de facto,
klaim bahwa PPP merupakan rumah besar umat Islam akan terwujud jika dua puluh
organisasi Islam itu yaitu 4 partai politik yang menjadi deklarator serta 16
organisasi Islam yang menjadi pendukung deklarator memberikan mandate kepada
PPP untuk menyalurkan aspirasinya. Begitu pula sebaliknya, jika kedua puluh
organisasi Islam itu tidak memberikan dukungan kepada PPP, maka klaim PPP
sebagai rumah besar umat Islam hanya pepesan kosong belaka.
Secara
de facto juga, ketika PPP mendapat dukungan dari dua puluh organisasi
Islam itu, PPP berhasil menorehkan sejarah, baik dari sisi kuantitas maupun
dari sisi kualitas. Bersama organisasi Islam, PPP menjadi partai politik yang
gigih memperjuangkan kepentingan politik umat Islam, dengan segala macam
risiko, seperti penahanan, intimidasi, dan bahkan siksaan. Itu semua dilakukan
oleh aktivis PPP karena mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan sesuai
dengan perintah Allah Subhanahu Wata’ala serta sesuai dengan aspirasi
umat Islam dan organasisasi Islam.
Konsekwensi
politik dari kenyataan itu adalah fungsionaris PPP di tingkat pusat, wilayah,
cabang, anak cabang, dan ranting harus meningkatkan hubungannya dengan partai
Islam yang menjadi deklarator serta dengan organisasi Islam yang mendukung atau
mendirikan partai deklarator PPP itu. Ini penting agar PPP tidak kehilangan
orientasi dan pijakan sejarahnya.
Selain
itu, fungsionaris PPP sesuai dengan tingkatannya tidak perlu ragu-ragu untuk
mengangkat aktivis organisasi Islam sebagai pengurus PPP, sehingga PPP
betul-betul dapat menyuarakan kepentingan umat Islam karena dikawal oleh orang-orang
yang paham akan aspirasi dan perjuangan umat Islam Indonesia. Bahkan,
fungsionaris PPP di berbagai tingkatannya harus memberikan ruang kepada
organisasi Islam untuk dicalonkan oleh PPP sebagai anggota DPR/DPRD bahkan juga
sebagai pejabat publik lainnya.
PPP
tidak boleh hanya terpaku pada “kader jenggot” yaitu kader yang hanya
terpampang namanya sebagai pengurus PPP, namun dalam praktiknya tidak pernah
memberikan sumbangsih kepada PPP. Lebih baik mencalonkan aktivis organisasi
Islam sebagai pejabat publik yang telah memberikan sumbangsih kepada organisasi
Islamnya daripada mencalonkman kader PPP tidak jelas modal sosial dan
sumbangsihnya kepada Islam dan umat Islam. Al-Qur’an menyatakan: khairun
nas, anfa’uhum lin nas. Kalau diterjemahkan dalam konteks pencalonan,
sebaik-baiknya orang yang berhak dicalonkan sebagai pejabat publik oleh PPP
adalah orang yang memberikan sumbangsih besar kepada umat Islam, baik melalui
PPP atau melalui organisasi Islam lainnya.
Dengan
modal sejarah itu seharusnya pengurus PPP di berbagai tingkatan dapat
menghimpun dan merangkul seluruh potensi dan kekuatan umat Islam Indonesia
dalam rangka menegakkan perjuangan para pahlawan yaitu menciptakan baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur (Negara yang adil makmur). Kader-kader PPP
tidak boleh egois dengan menjadikan PPP sebagai miliknya sendiri, lalu
menghalangi masuknya kader umat terbaik yang belum sempat bergabung dengan PPP.
Jika hal ini terjadi, maka kader itu telah melupakan sejarah PPP bahwa PPP
adalah milik seluruh umat Islam, sehingga seluruh umat Islam juga kader PPP.
“Jasmerah, Jangan sekali-kali melupakan sejarah,” demikian pesan Bung Karno.
Diolah
dari berbagai sumber
[1]
Alinea kedua Mukaddimah AD/ART menyatakan: “Untuk itu, dengan niat beribadah
kepada Allah Subhanahu Wata’ala, partai-partai politik yang berasas
Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia,
Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah,
melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30
Dzulqa’dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik
yang bernama Partai Persatuan Pembangunan.”
[2]
Dalam Khitthah dan Program Perjuangan PPP dikatakan: “Untuk itu, dengan
niat beribadah kepada Allah Subhanahu Wata’ala, partai-partai politik yang
berasas Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin
Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah
Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal
30 Dzulqa’dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik
yang bernama Partai Persatuan Pembangunan...”
Deklarasi
PPP
DEKLARASI
Keempat Partai Islam: NU, PARMUSI,
PSII, dan PERTI yang sampai sekarang ini tergabung dalam bentuk konfederasi
kelompok Partai Persatuan Pembangunan, dalam Rapat Presidium Badan Pekerja dan
Pimpinan Fraksi tanggal 5 Januari 1973, telah seia sekata untuk memfusikan
politiknya dalam satu partai politik bernama Partai Persatuan Pembangunan.
Segala kegiatan yang bukan kegiatan
politik, tetap dikerjakan organisasi masing-masing sebagaimana sediakala,
bahkan lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasi kita dalam pembangunan
spirituil/materiil.
Untuk merealisasikan kesepakatan ini
telah dibentuk team untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan oleh
Partai Persatuan Pembangunan, baik organisatoris maupun politis.
Kemudian hasil dari pekerjaan team
dilaporkan Presidium untuk selanjutnya disampaikan kepada dan disahkan oleh
suatu musyawarah yang lebih representatif yang Insya Allah akan diadakan
selambat-lambatnya awal Februari 1973.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala
memberikan taufiq dan hidayah-Nya. Amin.
Jakarta, 5 Januari 1973
PRESIDIUM KELOMPOK
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
PRESIDIUM KELOMPOK
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
Ttd,
KH. Dr. Idham Khalid
HMS. Mintaredja
H. Anwar Tjokroaminoto
Rusli Halil
KH. Masykur
HMS. Mintaredja
H. Anwar Tjokroaminoto
Rusli Halil
KH. Masykur
